Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin meminta Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sultan menilai kawasan gambut dan mangrove di Indonesia memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pangan dan energi. Karena itu, dia berharap badan tersebut dapat menjalankan fungsi pengelolaan yang lebih luas.
Menurut Sultan, pengelolaan gambut dan mangrove yang baik tidak hanya dapat mengembangkan potensi kawasan, tetapi juga membantu mencegah risiko kebakaran. Lahan gambut yang tidak dikelola dengan baik dapat lebih rentan terbakar ketika terpapar panas.
“Indonesia menjadi salah satu negara dengan luasan lahan gambut dan mangrove terluas di dunia. Jika tidak dikelola secara optimal, lahan gambut yang terpapar panas justru menjadi bencana kebakaran di daerah,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Jumat (25/9/2026).
Sultan juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk BPGMN. Dia berharap lembaga tersebut dapat menjadi institusi yang lebih inovatif, modern, dan kuat dalam mengelola kawasan gambut serta mangrove.
“Kita patut bersyukur dan mengapresiasi bahwa Presiden Prabowo sangat konsen dengan bencana karhutla yang terjadi di kawasan gambut beberapa bulan terakhir,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla. Badan tersebut akan berfokus pada enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli menyebut BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta tenaga profesional. Sementara itu, anggaran BPGMN berada di bawah Kementerian Kehutanan.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
