Pemerintah terus menggencarkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya terhadap 209,78 hektare lahan gambut yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas. Enam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang membahas penanggulangan karhutla secara hybrid di Istana Merdeka, Rabu (23/9).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
Suharyanto mengatakan, hingga 22 September 2026, pemerintah telah memadamkan 1.002,74 hektare lahan gambut dari total area yang menjadi target penanganan seluas 1.212,52 hektare. Dengan demikian, masih terdapat 209,78 hektare lahan yang perlu ditangani.
Meski luas area kebakaran gambut terus menyusut, ia menegaskan pemerintah akan terus menggencarkan operasi pemadaman agar area yang masih terbakar dapat segera ditangani sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
“Ini kami ikuti terus hari per hari, sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar,” jelas Suharyanto.
Ia melanjutkan, operasi darat tetap menjadi operasi utama dalam pemadaman tersebut, yang didukung operasi udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Namun, pelaksanaan OMC saat ini masih menghadapi kendala, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, karena asap tebal mengganggu operasi penerbangan. Kondisi tersebut, lanjut dia, tidak hanya menghambat pelaksanaan OMC, tetapi juga operasi water bombing dan penerbangan komersial.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus menjalankan operasi pemadaman dan OMC hingga musim hujan alami tiba.
“Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal, dan kondisi tersebut kami yakinkan akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026, dan paling lambat minggu ke-tiga November 2026,” tambah dia.
Adapun dalam rapat tersebut, Prabowo juga menekankan agar penanganan karhutla terus diperkuat, mulai dari memperbesar operasi darat, mengoptimalkan operasi udara, hingga melanjutkan OMC sesuai kondisi di lapangan.
Selain itu, Prabowo meminta jajaran terkait menyiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman lahan yang masih terbakar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan operasi udara.
“Presiden juga meminta disiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar untuk mempercepat pemadaman,” jelas Sekretariat Kabinet RI melalui akun Instagram resminya, @sekretariat.kabinet.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
