Pemerintah Kolombia secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Iran, dengan keputusan tersebut berlaku sejak 19 September 2026. Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan langkah itu didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan hemisferik serta upaya memerangi kejahatan transnasional.
Pemerintah Kolombia juga mempertimbangkan dugaan keterkaitan pemerintah Iran dengan kelompok teroris dan kelompok narkoteroris internasional yang dinilai mengancam keamanan negaranya. Meski hubungan diplomatik diputus, hubungan konsuler antara kedua negara tetap dipertahankan.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Kolombia juga menyebut pelanggaran hak asasi manusia, serangan terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah, serta blokade Selat Hormuz sebagai pertimbangan keputusan tersebut. Bogotá turut menyoroti apa yang disebutnya sebagai penghambatan terhadap upaya Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk memverifikasi cakupan program nuklir Iran.
Pemerintah Kolombia mengatakan rangkaian persoalan tersebut telah mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Republik Islam Iran. Keputusan itu juga disertai penetapan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau CGRI sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Kolombia pada 24 September.
Pemutusan hubungan tersebut menjadi bagian dari perubahan arah kebijakan luar negeri Kolombia di bawah Presiden, Abelardo de la Espriella. Pemerintahan baru yang mulai berkuasa pada Agustus 2026 memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan mengambil langkah untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel.
Sebelumnya, pemerintahan Gustavo Petro memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 di tengah kritik keras terhadap operasi militer Israel di Gaza. Pergeseran tersebut menunjukkan perubahan dalam prioritas hubungan luar negeri Bogotá, khususnya terkait hubungan dengan Washington, Israel, dan negara-negara yang terlibat dalam konflik Timur Tengah.
Hubungan diplomatik Kolombia dan Iran sendiri telah berlangsung sejak 1975, meskipun tingkat perwakilan kedua negara sempat mengalami perubahan. Pemerintah Kolombia kini mempertahankan jalur konsuler meski hubungan politik resmi dihentikan, sehingga keputusan tersebut tidak berarti seluruh bentuk hubungan bilateral berakhir.
Perubahan ini berlangsung ketika kawasan Timur Tengah masih menghadapi konflik dan ketegangan yang berdampak pada keamanan serta hubungan internasional. Dengan keputusan tersebut, pemerintahan De la Espriella menempatkan keamanan nasional, kerja sama dengan mitra strategis, dan sikap terhadap Iran sebagai bagian penting dari arah baru kebijakan luar negerinya.
Alexander Jason – Redaksi
