Pemerintah mempercepat pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi garam dalam negeri dan mendukung target swasembada garam nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan K-SIGN akan dikembangkan secara bertahap. Dari rencana pengembangan sekitar 2.000 hektare oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pembangunan tahap pertama seluas 616 hektare telah rampung, sedangkan tahap kedua mencakup tambahan lahan sekitar 751 hektare.
“Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Qodari, pengembangan K-SIGN tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi garam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat pemilik lahan.
KKP menggunakan skema kerja sama pemanfaatan lahan masyarakat. Melalui skema tersebut, pemilik lahan dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui mekanisme bagi hasil dari kegiatan produksi garam.
Saat ini, uji coba produksi telah berlangsung di lahan seluas 616 hektare yang menjadi tahap awal pengembangan K-SIGN. Panen perdana dari kawasan tersebut ditargetkan berlangsung pada November 2026 untuk menguji produktivitas tambak.
KKP sebelumnya menyatakan kawasan seluas 616 hektare tersebut telah selesai dibangun dan siap berproduksi. K-SIGN ditargetkan memiliki produktivitas hingga 200 ton garam per hektare per tahun.
Kawasan Mencapai 10.764 Hektare
Pengembangan sentra garam di Rote Ndao memiliki cakupan yang lebih luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025, lokasi pembangunan K-SIGN di Rote Ndao ditetapkan dengan luas 10.764 hektare.
Kawasan tersebut tersebar di 13 desa pada tiga kecamatan, yakni Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta mencakup wilayah perairan di Teluk Pantai Baru.
Dari total kawasan tersebut, sekitar 2.000 hektare akan dikembangkan KKP melalui kerja sama pemanfaatan lahan masyarakat. Sementara lebih dari 8.000 hektare lainnya direncanakan dikembangkan bersama investor.
Pemerintah menempatkan pengembangan Rote Ndao sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan produksi garam nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. KKP menargetkan swasembada garam nasional dapat tercapai pada 2027.
Dalam proyeksi pemerintah, peningkatan produksi garam nasional diharapkan dapat menurunkan kebutuhan impor secara bertahap, dari sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga dihentikan pada 2029.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
