Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar kegiatan Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi yang diikuti 100 pelajar tingkat SMA dan sederajat serta perwakilan organisasi kepemudaan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda, khususnya pemilih pemula, mengenai hak politik dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam demokrasi.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan, mengatakan pemilih pemula perlu memahami bahwa penggunaan hak suara merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Ia juga mengingatkan agar pelajar tidak menganggap satu suara tidak berarti dalam proses pemilihan umum.
Pembekalan tersebut juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di tengah penggunaan media sosial yang semakin luas. Fredy meminta untuk para peserta tidak mudah terpengaruh berita bohong, provokasi, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Pelajar didorong untuk membiasakan diri memeriksa informasi dan membedakan fakta dari informasi yang menyesatkan sebelum menyebarkannya. Kemampuan tersebut dipandang relevan bagi pemilih pemula karena ruang digital menjadi salah satu sumber utama informasi politik bagi generasi muda.
Selain literasi informasi, pemerintah kota menekankan pentingnya sikap dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Fredy menyampaikan bahwa perbedaan merupakan bagian dari demokrasi dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermusuhan. Ia mengajak peserta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan demokrasi sekaligus menjaga persatuan. Pesan tersebut menempatkan toleransi terhadap perbedaan sebagai bagian dari etika politik yang perlu dipahami sejak seseorang mulai menggunakan hak pilihnya.
Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Utara, Muhammad Reza Pahlevi, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk mengukur pemahaman peserta mengenai etika politik dan prinsip demokrasi. Pemerintah menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan pembekalan kepada para peserta.
Sasaran utama kegiatan adalah pelajar yang baru memasuki usia 17 tahun agar mereka tidak hanya memahami hak pilih, tetapi juga proses demokrasi secara lebih luas. Dengan pembekalan tersebut, pemerintah berharap pemilih pemula dapat menggunakan hak politiknya secara sadar serta menghadapi perbedaan dalam kehidupan demokrasi secara dewasa.
Alexander Jason – Redaksi
