PT Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah mengenai skema yang akan diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah,” jelas Roberth kepada wartawan di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/9).
Roberth mengatakan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait penerapan kebijakan tersebut, termasuk dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Saat ini, Pertamina masih menunggu kepastian mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.
“Kami adalah badan usaha yang akan mengikuti bagaimana arahan dari pemerintah,” tegasnya.
Menurut Roberth, rencana pembatasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi sehingga manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.
“Nah, tentunya semangat yang diusung adalah bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya, itu ada di pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, ketentuan teknis mengenai pembatasan pembelian Pertalite masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
Roberth mengatakan penggunaan data berdasarkan desil merupakan salah satu bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Menurut dia, masyarakat yang berada pada desil lebih tinggi merupakan kelompok dengan tingkat kemampuan ekonomi yang lebih baik.
“Nah, kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi,” ujarnya.
Dengan demikian, pembatasan bagi masyarakat desil 9 dan 10 diarahkan untuk mendorong kelompok yang dinilai mampu menggunakan BBM nonsubsidi.
“Energi subsidi ini bisa diterima dengan tepat, dengan baik, oleh masyarakat yang memang berhak dan layak untuk menerima subsidi. Pertamina akan support,” jelas Roberth.
Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 sebelumnya masih dalam tahap kajian pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan aturan pengisian Pertalite yang berlaku masih sama selama belum ada keputusan baru dari pemerintah.
“Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini,” ujar Bahlil saat ditemui di sela-sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (19/8).
Bahlil mengatakan kelompok masyarakat desil 9 dan 10 seharusnya tidak menjadi penerima BBM bersubsidi karena subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, pemerintah juga tengah melakukan pembenahan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar penentuan kelompok penerima subsidi.
Dengan demikian, hingga saat ini pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil 9 dan 10 belum menjadi ketentuan yang berlaku. Pertamina menyatakan siap menjalankan kebijakan tersebut apabila pemerintah telah menetapkan aturan secara resmi.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
