Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri ke-3 Tahun 2026 di Jakarta Selatan pada Selasa, 29 September, dengan tema Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi. Forum tersebut membahas penguatan literasi informasi, pelayanan terhadap penyampaian pendapat di muka umum, serta pencegahan disinformasi yang dapat memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sambutan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, yang dibacakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menekankan perlunya menyeimbangkan hak masyarakat menyampaikan aspirasi dengan kualitas ruang informasi. Polri menyatakan ruang publik perlu tetap terbuka bagi penyampaian pendapat sekaligus terlindungi dari informasi yang tidak akurat atau kehilangan konteks.
Dalam forum tersebut, Polri menjelaskan perubahan pendekatan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Pengamanan tidak lagi hanya ditekankan pada aspek penjagaan, tetapi juga pelayanan melalui komunikasi awal, dialog dua arah, serta langkah preemtif dan preventif untuk mencegah potensi gangguan.
Direktur Samapta Korps Sabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, mengatakan negosiasi dan mediasi menjadi bagian dari pendekatan tersebut, termasuk dengan melibatkan negosiator bersertifikasi. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun komunikasi dengan peserta kegiatan sekaligus menangani potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan.
Perkembangan teknologi informasi turut menjadi perhatian karena penyampaian aspirasi kini berlangsung melalui berbagai platform digital dengan kecepatan penyebaran informasi yang tinggi. Foto, video, siaran langsung, komentar, dan narasi dapat beredar luas sehingga masyarakat dinilai perlu mampu memeriksa sumber, memahami konteks, serta menilai kredibilitas informasi sebelum menyebarkannya.
Dosen Komunikasi Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, Margareta Manalu, menilai hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun komunikasi serta kolaborasi yang lebih efektif. Ia juga menekankan bahwa dialog publik perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret sebagai bahan evaluasi bagi institusi maupun pembelajaran bagi masyarakat.
Polri juga menekankan bahwa kecepatan merespons informasi harus berjalan bersama ketepatan, akurasi, keterbukaan, dan verifikasi. Trunoyudo menyebut fungsi Humas memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, klarifikasi, edukasi, serta membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang tidak hanya bersifat reaktif. Dialog tersebut diikuti jajaran Polri dari tingkat Mabes, Polda, hingga Polres secara langsung maupun virtual, termasuk Divhumas, Korps Sabhara Baharkam, Korps Brimob, dan fungsi terkait lainnya. Kegiatan yang turut melibatkan mahasiswa itu diarahkan untuk memperkuat kesamaan persepsi dalam mengawal penyampaian aspirasi, meningkatkan literasi informasi, dan mencegah penyebaran disinformasi di ruang publik.
Alexander Jason – Redaksi
