Presiden RI Prabowo Subianto meminta anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan. Menurut Prabowo, langkah tersebut diperlukan karena Indonesia berada di wilayah lingkaran api atau ring of fire, sehingga pemerintah harus selalu siap menghadapi potensi bencana.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Prabowo mengatakan berbagai bencana yang terjadi menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi. Karena itu, ia menilai alokasi anggaran untuk mitigasi bencana perlu ditingkatkan secara signifikan.
Selain soal anggaran, Prabowo juga menilai Indonesia saat ini sudah lebih mampu menghadapi bencana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia mencontohkan penanganan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera yang menurutnya telah dilakukan secara masif. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana tersebut.
Menurut Prabowo, pemerintah berhasil memulihkan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan kekuatan sendiri. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam proses penanganan dan pemulihan bencana.
Pernyataan mengenai peningkatan anggaran mitigasi ini disampaikan di tengah kondisi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mengalami penurunan pada 2026.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran murni BNPB tercatat sekitar Rp491 miliar, turun dari Rp2,01 triliun pada 2025. Namun, anggaran tersebut berbeda dengan Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. Pada Agustus 2026, DPR menyebut pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp5 triliun DSP untuk penanganan bencana pada 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid sebelumnya mengatakan efisiensi anggaran dalam jumlah signifikan berpotensi menghambat kinerja BNPB. Ia menilai penanganan bencana di Indonesia membutuhkan biaya yang besar karena bencana masih terus terjadi di berbagai wilayah.
Abdul mengatakan persoalan anggaran tersebut akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional DPR RI 2026.
Ia menilai anggaran BNPB yang berada di bawah Rp1 triliun masih belum cukup untuk menjalankan fungsi penanggulangan bencana yang besar.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
