Puluhan rabbi senior Israel mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membatalkan keterlibatan Israel dalam rencana Board of Peace (BoP) untuk Gaza, khususnya terkait pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Desakan tersebut disampaikan melalui memorandum yang ditujukan kepada Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan anggota kabinet keamanan Israel, sebagaimana dilaporkan media Israel.
Para rabbi berpendapat bahwa pengalihan kendali keamanan Gaza kepada pihak asing dapat meningkatkan risiko terhadap warga Israel. Mereka juga mengaitkan rencana tersebut dengan kemungkinan terbukanya jalan menuju pembentukan negara Palestina.
BoP sebelumnya menerbitkan peta jalan 15 poin pada 30 Juli 2026 sebagai kerangka pelaksanaan rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat. Dokumen tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata Palestina, pengalihan fungsi pemerintahan dan keamanan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), pengerahan ISF, serta penarikan bertahap pasukan Israel.
Peta jalan itu juga menyebut bahwa proses menuju penarikan pasukan Israel bergantung pada verifikasi pelaksanaan komitmen di setiap tahap. Dengan demikian, keterlibatan pasukan internasional menjadi salah satu bagian dari mekanisme keamanan yang dirancang dalam rencana tersebut.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak peta jalan tersebut pada 9 Agustus dan menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Sikap itu juga mendapat dukungan dari sejumlah menteri Israel dari sayap kanan, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menempatkan pelucutan senjata Hamas sebagai syarat sebelum penarikan pasukan.
Di sisi lain, Hamas menyatakan tetap mendukung peta jalan BoP dan menyerukan agar masyarakat internasional mendorong pelaksanaannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelucutan senjata, kendali keamanan, serta waktu dan mekanisme penarikan pasukan masih menjadi titik utama perselisihan mengenai implementasi rencana Gaza.
Penolakan para rabbi terutama berfokus pada keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan keamanan Gaza dan implikasinya terhadap keamanan Israel serta status politik wilayah tersebut. Sementara itu, dokumen resmi BoP menyatakan bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kendali Hamas, membentuk administrasi Palestina melalui NCAG, dan menciptakan kondisi bagi jalur menuju penentuan nasib sendiri serta kenegaraan Palestina.
Perbedaan antara tujuan yang tertulis dalam peta jalan dan kekhawatiran para penentangnya memperlihatkan adanya pertentangan mendasar mengenai siapa yang seharusnya memegang kendali keamanan Gaza setelah konflik. Hingga September 2026, pelaksanaan peta jalan tersebut masih menghadapi persoalan terkait pelucutan senjata Hamas, pengerahan ISF, serta penarikan penuh pasukan Israel.
Alexander Jason – Redaksi
