Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai risiko utang pemerintah masih terkendali seiring tingginya porsi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki investor domestik.
Purbaya menyebut sekitar 87,5 persen SBN saat ini dikuasai investor dalam negeri. Menurutnya, kondisi tersebut membantu menjaga stabilitas pembiayaan pemerintah sekaligus membuat pembayaran bunga utang tetap berputar di dalam perekonomian domestik.
Purbaya mengatakan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan yang menjadi salah satu perhatian lembaga pemeringkat S&P kini berada di sekitar 14%, turun dari sebelumnya lebih dari 15%. Perbaikan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya pengumpulan pajak.
Menurut Purbaya, perbaikan rasio tersebut turut didukung peningkatan penerimaan pajak. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan menjadi salah satu indikator yang diperhatikan lembaga pemeringkat dalam menilai kondisi fiskal Indonesia.
“Jadi kita bisa diversifikasi ke sumber pendanaan yang lebih murah, sehingga net pembayaran kita ke depan bisa ditekan ke bawah,” ujarnya.
Purbaya menegaskan pembiayaan dari China dan negara lain tetap dilakukan melalui instrumen surat utang, bukan skema pinjaman bilateral. Pemerintah juga membuka peluang memanfaatkan pasar Jepang dan Eropa untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang kompetitif.
Menurut Purbaya, dominasi investor domestik pada SBN memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian karena pembayaran bunga utang mengalir kepada perbankan, dana pensiun, dan investor domestik lainnya.
“Uangnya tidak lari ke luar, tapi masuk ke dalam,” katanya.
Purbaya juga menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga tingkat imbal hasil SBN agar tidak terlalu tinggi. Pemerintah akan memperhatikan sinyal kebijakan bank sentral dan dapat menggunakan instrumen stabilisasi pasar apabila diperlukan.
Ia mencontohkan penggunaan Bond Stabilization Fund yang menurut dia, dapat membantu menurunkan yield secara signifikan meskipun menggunakan dana yang relatif terbatas.
Terkait koordinasi kebijakan ekonomi, Purbaya mengatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini mulai memperkuat pembahasan lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
“Dulu ketika bicara cenderung terlalu silo-silo, sekarang sudah mulai cenderung ada diskusi cross-sector,” ujarnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
