Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membantah isu mengenai rencana pemerintah pusat mengalihkan pembayaran gaji atau payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Purbaya menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk mengubah mekanisme penyaluran gaji ASN daerah dari BPD ke bank Himbara. Menurutnya, mekanisme transfer dan penyaluran dana kepada pemerintah daerah masih berjalan seperti biasa.
“Enggak ada. Itu bukan dari kita, kita enggak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Purbaya mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apabila terdapat pemerintah daerah yang membuat kebijakan sendiri terkait pemindahan rekening atau payroll ASN. Namun, ia kembali memastikan tidak ada kebijakan serupa yang berasal dari pemerintah pusat.
“Kalau pemda-nya yang ngatur ya saya enggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat enggak ada rencana seperti itu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak ada perubahan terhadap mekanisme transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Jadi enggak ada rencana perubahan transfer, cara transfer sampai sekarang ya. Seperti biasa yang dilakukan,” kata Purbaya.
Isu pemindahan payroll ASN daerah dari BPD ke bank Himbara sebelumnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI bersama Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBDSI) pada Kamis (3/9/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Alex Sandra menyebut terdapat informasi mengenai pemindahan penyaluran gaji sejumlah ASN, termasuk guru dan petugas penyuluh pertanian lapangan, dari BPD ke bank Himbara.
Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut, jika benar diterapkan, berpotensi mengurangi dana yang selama ini ditempatkan di BPD. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap likuiditas, penyaluran kredit, hingga aktivitas ekonomi daerah.
Alex juga menyebut kredit ASN menyumbang porsi besar dalam portofolio kredit BPD, dengan estimasi sekitar 40-70 persen. Karena itu, serikat pekerja menilai perpindahan payroll dapat menimbulkan efek berantai terhadap industri perbankan daerah dan tenaga kerja.
Namun, hingga kini Purbaya memastikan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan untuk mengalihkan payroll ASN daerah dari BPD ke Himbara. Mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah juga disebut masih berlangsung seperti biasa.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
