Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak semua usulan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga untuk 2027 akan disetujui. Kebijakan tersebut dilakukan karena kondisi keuangan negara yang terbatas.
Purbaya mengatakan tambahan anggaran hanya akan diberikan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai memiliki penggunaan anggaran paling optimal bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan program dan kebutuhan yang dianggap paling memberikan manfaat bagi perekonomian.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Ia menyebut sejumlah kementerian dan lembaga sebelumnya mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.
Pengajuan tambahan anggaran dilakukan karena pagu indikatif yang ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dinilai masih berada di bawah kebutuhan ideal masing-masing instansi. Pengajuan tersebut disampaikan karena pagu indikatif yang ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dinilai belum mencukupi kebutuhan masing-masing instansi.
Beberapa kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kejaksaan Agung, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Sekretariat Negara.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp157,76 triliun. Sementara Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4,01 triliun.
Adapun Kementerian Sekretariat Negara mengusulkan tambahan anggaran Rp6,62 triliun untuk mendukung fungsi pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Purbaya menegaskan pemerintah akan menyeleksi pengajuan tersebut dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi perekonomian di tengah keterbatasan kas negara.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
