Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 masih dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut dalam RAPBN 2027.
Purbaya mengatakan efisiensi anggaran dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menekan biaya pelaksanaan MBG.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tetapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensinya dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Purbaya mengatakan peluang efisiensi tersebut telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Menurutnya, anggaran MBG masih memiliki ruang untuk ditekan lebih rendah.
“Sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran MBG telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada awalnya, anggaran program tersebut berada di kisaran Rp330 triliun, kemudian diefisienkan menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali turun ke kisaran Rp240 triliun.
Meski demikian, Purbaya menilai efisiensi masih dapat dilakukan tanpa harus menghentikan program. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara yang diharapkan dapat membantu menekan biaya pelaksanaan MBG.
Selain efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan akan ikut memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Pegawai Kemenkeu di daerah akan dilibatkan untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir,” kata Purbaya.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan sekaligus memastikan anggaran digunakan secara efisien.
Rencana efisiensi juga mendapat perhatian dari BGN. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya masih melakukan penyisiran terhadap penggunaan anggaran, termasuk mengecek keberadaan dapur yang tercatat beroperasi tetapi diduga tidak menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, pemerintah masih membuka ruang untuk menurunkan kebutuhan anggaran MBG 2027 dari alokasi sekitar Rp240 triliun. Namun, angka di bawah Rp200 triliun saat ini masih berupa target atau peluang efisiensi, bukan angka anggaran final yang telah ditetapkan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
