Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui kombinasi pembangunan infrastruktur fisik dan solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).
Upaya tersebut ditandai dengan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Program ini menjadi percontohan perlindungan pesisir yang memadukan pemulihan ekosistem dengan penggunaan teknologi pemecah gelombang.
AHY mengatakan, kawasan pesisir Timbulsloko menghadapi tantangan abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta mata pencaharian masyarakat. Karena itu, perlindungan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan tanggul.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.
Menurut AHY, mangrove berperan penting dalam mengurangi energi gelombang laut, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove menjadi pelengkap pembangunan infrastruktur fisik untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.
Di Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Penerapan solusi berbasis alam menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pendekatan perlindungan Pantura yang adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah. Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf berperan mengawal pelaksanaan program sesuai mandat kelembagaan, termasuk mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan ini diperlukan agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan efektivitas perlindungan, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
AHY juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program. Selain mendukung perlindungan pesisir, pelaksanaan program diharapkan memberikan manfaat nyata bagi warga, termasuk menjaga mata pencaharian dan membuka peluang ekonomi lokal.
AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun jumlah mangrove yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, serta pemeliharaan dalam jangka panjang juga menjadi aspek penting dalam evaluasi.
Karena itu, AHY meminta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal perlu tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Dalam kerangka kebijakan nasional, peran Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ menjadi strategis untuk memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan infrastruktur nasional, dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana.
Melalui koordinasi tersebut, BOPPJ diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program, mendorong percepatan pelaksanaan sesuai kewenangan, serta memastikan upaya perlindungan Pantura Jawa memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.
Senada dengan AHY, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn), Didit Herdiawan Ashaf menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.
“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya,” katanya.
Melalui percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap penerapan solusi berbasis alam dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
