Bahlil Lahadalia menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menegaskan bahwa jabatan barunya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Bahlil di Istana Negara, Jakarta Kamis (1/10/2026).
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.
Bahlil menyebut, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo yang perlu dikonsolidasikan lebih kuat antar kementerian. Dengan posisi baru tersebut, Bahlil akan memiliki peran koordinasi sebagai Menko dalam agenda hilirisasi, sekaligus tetap menangani urusan teknis sektor energi dan sumber daya mineral melalui Kementerian ESDM.
Untuk sementara, Bahlil memastikan aktivitasnya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi akan tetap berkantor di Kementerian ESDM. Menurut dia, keputusan tersebut tidak terlepas dari besarnya porsi investasi hilirisasi yang berkaitan dengan sektor ESDM.
Bahlil menjelaskan bahwa posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai kementerian teknis yang nantinya berada dalam koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya.
Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, seluruh keputusan yang telah ditetapkan Presiden perlu dihormati dan dilaksanakan oleh para pembantunya.
“Kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat memperhatikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden karena itu semua hal yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.
Selain Bahlil, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta pimpinan lembaga. Di antaranya Sugiono sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menko Politik dan Keamanan, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
