Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dapat mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting di Indonesia.
Menurut Dony, pemenuhan gizi dan pemerataan akses pendidikan merupakan dua aspek penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kecukupan gizi dan pemerataan pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi unggul. Program MBG dan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta mencegah stunting sejak dini,” kata Dony di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (27/10/2026).
Dony menyebut prevalensi stunting di Indonesia masih berada di kisaran 19 persen. Sementara itu, angka di wilayah Sumatra diperkirakan mencapai 22–24 persen.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan intervensi berkelanjutan agar anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat memperoleh asupan gizi yang memadai.
Menurut Dony, MBG dirancang untuk membantu mengatasi persoalan kekurangan gizi yang berpotensi menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual anak. Namun, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
“Program MBG memiliki dasar pemikiran untuk memutus persoalan kekurangan gizi yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi perlu menjadi bagian dari penyempurnaan program yang masih relatif baru. Perbaikan pelaksanaan juga perlu diarahkan agar bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa mengabaikan tujuan utama pemenuhan gizi anak.
Selain pemenuhan gizi, pemerintah mendorong pemerataan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program pendidikan formal gratis berbasis asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, terutama kelompok kesejahteraan terbawah.
Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan bagi jenjang dasar hingga menengah. Selain mengikuti kegiatan belajar, peserta didik memperoleh fasilitas tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makan selama mengikuti program.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan tetap memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Dony.
Ia menilai perluasan akses pendidikan dan pemenuhan gizi harus berjalan beriringan untuk membantu mengurangi kesenjangan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dony menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan berbagai pihak.
Ia berharap MBG dan Sekolah Rakyat dapat saling melengkapi dalam mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Melalui pelaksanaan yang tepat sasaran dan pengawasan berkelanjutan, kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
