Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan pemerintah akan memanfaatkan sejumlah kebijakan, termasuk pemberian stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Aturan mengenai stimulus tersebut saat ini masih dalam penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan menunggu proses harmonisasi. Besaran PPN DTP diperkirakan mengikuti tarif PPN yang berlaku, yakni 11 persen.
“Kita akan menjaga agar masyarakat masih bisa melakukan bepergiannya dengan harga tiket tentunya yang pasti terjangkau,” ujar Agustinus dalam Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jumat (2/10/2026).
Selain stimulus pajak, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian komponen biaya penerbangan lainnya. Dua komponen yang tengah dibahas yakni Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge.
Meski demikian, besaran penyesuaian terhadap kedua biaya tersebut belum ditetapkan. Kemenhub masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam waktu dekat.
Dari sisi operasional, Kemenhub juga menyiapkan posko terpadu selama periode Nataru. Pemeriksaan terhadap pesawat akan ditingkatkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) bersama Kantor Otoritas Bandar Udara (Otban) 1 hingga 10.
Pemeriksaan dilakukan sebelum dan selama periode Nataru untuk memastikan pesawat dalam kondisi laik operasi. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi gangguan teknis yang dapat memicu keterlambatan penerbangan.
Pemerintah sebelumnya juga menyiapkan dukungan untuk menjaga keterjangkauan transportasi selama periode Nataru. Untuk PPN DTP tiket pesawat domestik kelas ekonomi, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp722 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3,7 juta penumpang.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
