Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor layanan keimigrasian mencapai Rp10,45 triliun. Angka tersebut meningkat 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemenimipas menyebut peningkatan penerimaan tersebut sejalan dengan pelaksanaan program transformasi dan pembenahan layanan keimigrasian selama tahun pertama. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, capaian kinerja transformasi Kemenimipas mencapai 101,67 persen dari target yang telah ditetapkan.
Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat memberikan dampak terhadap penerimaan negara.
“Tanda bahwa layanan yang baik justru menyumbang ke kas negara, bukan membebaninya,” kata Achmad dalam siaran pers bersama Kemenimipas dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (6/10/2026).
Menurut dia, pembenahan layanan dilakukan melalui 15 Program Aksi Kemenimipas yang mencakup sektor keimigrasian serta pembinaan dan kemandirian pemasyarakatan.
Di bidang keimigrasian, pembenahan antara lain dilakukan melalui penguatan layanan digital, peningkatan pemeriksaan di pintu masuk negara, serta pencanangan zona integritas di unit-unit layanan keimigrasian.
Digitalisasi diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen dan layanan keimigrasian, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pelayanan.
Sementara itu, pengawasan di pintu masuk negara diperkuat melalui pemanfaatan teknologi perlintasan, termasuk autogate. Pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola melalui pencanangan zona integritas sebagai bagian dari upaya membangun layanan yang bersih dan akuntabel.
Achmad mengatakan pembenahan tersebut diarahkan untuk menciptakan layanan imigrasi yang lebih mudah bagi masyarakat, dengan tetap memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang di wilayah Indonesia.
Menurutnya, dokumen keimigrasian seperti paspor memiliki peran penting bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berbagai keperluan.
“Paspor di tangan warga adalah jalan menuju pekerjaan, ilmu, dan ibadah. Dan negara memastikan jalan itu tidak lagi berbelit, karena melayani pemegang Merah Putih adalah kehormatan, bukan beban,” ujar Achmad.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
