Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas langkah penanganan daerah dengan kapasitas fiskal rendah, termasuk daerah yang memiliki porsi belanja pegawai tinggi. Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Tito mengatakan, pemerintah akan membentuk tim teknis yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri untuk mengidentifikasi persoalan fiskal daerah sekaligus merumuskan langkah penyelesaiannya.
Salah satu perhatian pemerintah adalah daerah yang mengalokasikan lebih dari 40 hingga 50 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi di tengah banyaknya program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah.
“Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya,” terang dia.
Menurut Tito, pembahasan tersebut diarahkan untuk mencari solusi bagi daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas. Tim teknis nantinya akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.
Selain persoalan kapasitas fiskal, pertemuan kedua menteri juga membahas pemberian insentif fiskal dan bantuan pemerintah kepada daerah berprestasi.
Kemendagri memberikan bantuan pemerintah berdasarkan sejumlah kategori penilaian sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong persaingan positif antarkepala daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Di sisi lain, Tito dan Suahasil turut membahas anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra untuk periode 2027. Program pemulihan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
Suahasil menegaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai rencana. Pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung kelanjutan program pada 2027 dan 2028.
Melalui pembahasan lintas kementerian tersebut, pemerintah berupaya mengidentifikasi persoalan fiskal daerah sekaligus memastikan program prioritas dapat berjalan sesuai perencanaan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
