Pengelolaan parkir di Jakarta akan diperkuat dengan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi praktik pungutan liar sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan penerapan sistem digital dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tarif parkir yang harus dibayarkan.
Hal itu disampaikan setelah Pansus bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengevaluasi penerapan parkir on street berbasis digital di tiga lokasi.
Evaluasi dilakukan di Jalan KH Agus Salim atau kawasan Sabang, Pelataran Parkir IRTI Monas, serta Jalan Falatehan, Blok M, Jakarta Selatan.
Menurut Jupiter, sistem digital perlu diperluas ke wilayah lain di Jakarta. Pengawasan berbasis teknologi juga ditargetkan semakin dikembangkan pada 2027.
DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap pengembangan sistem tersebut, termasuk melalui dukungan anggaran. Pengawasan nantinya juga akan diperkuat dengan penggunaan CCTV berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Ujang Harmawan mengatakan digitalisasi akan terus dikembangkan sebagai bagian dari pembenahan pengelolaan parkir. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kebocoran pendapatan akibat praktik oknum dalam pengelolaan parkir di jalan raya.
Selain meningkatkan pengawasan, penerapan teknologi dalam layanan parkir diharapkan memberikan kemudahan serta kepastian tarif bagi masyarakat.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
