Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pencegahan titik api baru hingga optimalisasi pemadaman di wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah untuk memastikan tidak ada aktivitas pembakaran lahan selama masa darurat.
Tito mengatakan, upaya penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
Ia menekankan, pembakaran untuk membuka lahan tetap harus dihentikan selama keadaan darurat, termasuk aktivitas yang selama ini dilakukan masyarakat dengan alasan kearifan lokal. Menurutnya, kondisi musim kemarau membuat api lebih berisiko menyebar ke area lain.
Selain mencegah munculnya kebakaran baru, Tito menyoroti perlunya penanganan khusus pada lahan gambut. Api di kawasan tersebut dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga pemadaman membutuhkan pasokan air yang cukup dan tidak dapat hanya mengandalkan penyiraman dari permukaan.
Pemerintah juga perlu mengupayakan modifikasi cuaca untuk membantu mendatangkan hujan. Sumber air seperti sungai, danau, bendungan, dan waduk dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman di kawasan yang terbakar.
Di sisi lain, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan tantangan yang berbeda. Saat Jambi dan Sumatera Selatan menghadapi karhutla, beberapa wilayah Aceh justru mengalami banjir dan longsor akibat hujan deras. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menangani bencana yang dipicu oleh kekurangan maupun kelebihan air.
Karhutla juga masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah meminta aparat penegak hukum menindak pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor pada 8 Oktober, pemerintah daerah menyampaikan bahwa sekitar 90 persen kejadian karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia. Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat Samuel mengatakan tim penanganan di lapangan mengalami kesulitan karena kebakaran terus bermunculan.
Sementara itu, sejumlah relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia menarik personel mereka dari kegiatan pemadaman di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Mereka menilai dukungan yang tersedia belum memadai dan meminta pengerahan pemadaman melalui udara atau water bombing untuk menjangkau titik api di zona inti hutan.
Perwakilan relawan, Moncos, memperkirakan luas kawasan terdampak mencapai sekitar 54 ribu hektare. Namun, angka tersebut masih bersifat perkiraan dan belum dapat dipastikan.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
