Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema subsidi dan bantuan sosial dari berbasis barang menjadi bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan transformasi tersebut ditargetkan dilakukan secara bertahap dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu tidak lagi pada barang, langsung pada manusia, jadi cash,” kata Luhut seusai rapat di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Luhut, rencana tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Perubahan skema penyaluran berkaitan dengan pengembangan sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital yang tengah dilakukan pemerintah.
Sebelum perubahan diterapkan secara luas, pemerintah akan menyelesaikan pemutakhiran dan integrasi data masyarakat untuk menentukan penerima bantuan secara lebih akurat.
Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan disinkronkan dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Luhut menyebut sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan telah tercatat dan terus disinkronkan. Pemerintah juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pemutakhiran dan pengelompokan data sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah menargetkan proses konsolidasi dan sinkronisasi data dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
Apabila proses tersebut berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial menggunakan basis data yang telah diperbarui dapat mulai dilakukan pada kuartal I 2027.
Digitalisasi Perlinsos sendiri telah diperluas dari tahap awal di 43 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan sistem tersebut nantinya dapat diterapkan secara nasional.
Melalui sistem baru tersebut, pemerintah berharap bantuan dan subsidi dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan data sosial ekonomi yang telah diperbarui.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
