Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan pembiayaan pengobatan bagi korban kericuhan demonstrasi yang belum tercakup dalam sistem jaminan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para korban tetap memperoleh perawatan medis setelah kericuhan di kawasan Malioboro dan sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/10/2026) malam.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, dan jajaran pemerintah daerah untuk memantau kondisi korban serta memastikan tidak ada pasien yang terkendala biaya perawatan.
Hasto menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi korban di RS Bethesda Yogyakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, pemerintah daerah akan mengupayakan pembiayaan bagi korban yang belum terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan yang tersedia.
Kericuhan tersebut menyebabkan 116 orang menjadi korban. Sebanyak 13 orang di antaranya harus menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit, termasuk anggota kepolisian dan warga sipil.
Direktur RS Bethesda Yogyakarta, Edy Wibowo, mengatakan pihaknya menangani 40 korban. Sebanyak 33 orang menjalani rawat jalan, sedangkan tujuh lainnya harus dirawat inap. Dari kelompok pasien rawat inap tersebut, enam merupakan anggota kepolisian dan satu warga sipil.
Para korban mengalami beragam cedera, mulai dari patah tulang, luka robek, hingga memar. Salah satu pasien mengalami patah tulang terbuka dan menjalani operasi pada Kamis dini hari. Pasien lain mengalami cedera hidung yang membutuhkan tindakan medis untuk mengembalikan posisi tulang.
Selain itu, seorang pasien sempat mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala. Kondisinya dilaporkan membaik setelah memperoleh penanganan medis.
Hasto menegaskan, pemerintah kota memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi seluruh korban tanpa membedakan latar belakang mereka. Upaya pembiayaan tersebut diharapkan dapat memastikan korban yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap memperoleh perawatan yang diperlukan.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
