Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong penguatan peran rumah sakit dalam menemukan kasus tuberkulosis (TBC), memastikan penanganan yang tepat, dan menjaga kesinambungan pengobatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengejar target eliminasi TBC di Jakarta pada 2030.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan arahan tersebut dalam kegiatan Hospital Leadership for Tuberculosis (TB) Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pramono menegaskan, upaya eliminasi TBC membutuhkan komitmen jangka panjang dan tidak boleh berhenti sebagai rencana. Ia berharap program tersebut tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TBC di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah,” ujarnya.
Menurut Pramono, tingginya mobilitas penduduk Jakarta dan wilayah metropolitan sekitarnya membuat penanganan TBC perlu dilakukan secara terpadu. Koordinasi antara rumah sakit pemerintah dan swasta, fasilitas kesehatan TNI-Polri, puskesmas, serta masyarakat perlu diperkuat agar pemeriksaan dan pengobatan menjangkau lebih banyak warga.
DKI Jakarta memiliki 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu. Pramono meminta jaringan fasilitas kesehatan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanganan TBC.
Ia juga menegaskan bahwa akses pelayanan bagi warga yang membutuhkan tidak seharusnya dibatasi oleh kepemilikan KTP Jakarta. Menurutnya, pengendalian penyakit menular membutuhkan kerja sama lintas wilayah.
Selain mengandalkan fasilitas kesehatan, Pemprov DKI mendorong keterlibatan kader PKK, Dasawisma, dan unsur masyarakat untuk memperluas edukasi serta membantu menjangkau warga yang memerlukan pemeriksaan. Pasukan Putih yang berjumlah 584 personel juga dinilai dapat mendukung upaya kesehatan berbasis komunitas sesuai tugas dan kewenangannya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan peningkatan penemuan kasus perlu diikuti penanganan yang tepat dan evaluasi berkala. Pertemuan dengan para direktur rumah sakit juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala dan menyusun perbaikan program pada 2027.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
