Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Langkah tersebut ditujukan untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
Prabowo menyampaikan instruksi tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Acara itu dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Ia menegaskan, pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan konsesi agar perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membiarkan izin pengelolaan sumber daya alam dikuasai hingga puluhan tahun tanpa memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat.
Bahkan, Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” ungkapnya.
Presiden mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut bahkan berlangsung hingga puluhan tahun.
“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan,” ungkapnya.
Ia menduga sebagian pelaku usaha pada masa lalu mengajukan izin bukan karena memiliki kemampuan atau kesiapan mengembangkan usaha pertambangan, melainkan sekadar untuk kepentingan spekulasi bisnis.
“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” jelasnya.
Prabowo mengingatkan bahwa penguasaan konsesi tanpa kegiatan usaha yang jelas dapat merugikan negara dan menghambat pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin, tetapi belum menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Konsesi tersebut dapat dicabut.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegas Prabowo.
Salah satu contoh yang disoroti Presiden Prabowo adalah proyek pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Proyek yang dikelola perusahaan energi asal Jepang, INPEX, tersebut telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998.
Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dan direncanakan mencakup pengembangan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ceritanya.
Presiden Prabowo juga menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Jepang dan bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan energi yang terlibat dalam proyek Blok Masela.
Presiden bahkan menyatakan bahwa pemerintah siap mengambil langkah pencabutan hak pengelolaan apabila perusahaan tidak lagi menunjukkan keseriusan menjalankan proyek.
“Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan. Sebagai Presiden, saya harus sopan. Saya bertanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apakah pihak Jepang, pihak INPEX, masih tertarik mengerjakan proyek ini? Kalau tidak, terpaksa kami harus mencabutnya,” jelasnya.
Bagi Prabowo, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut hubungan antara pemerintah dan investor, melainkan juga kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya energi.
Prabowo mengingatkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, dan kesempatan ekonomi yang dapat tercipta melalui investasi produktif. Sementara itu, pihak INPEX disebut telah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan proyek Blok Masela.
“Rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah. Insya Allah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti,” ujarnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
