Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui fasilitas transportasi publik di Jakarta belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu persoalan yang masih perlu dibenahi adalah ketersediaan lift di titik pemberhentian transportasi umum yang belum merata.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyediakan sejumlah fasilitas untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas, termasuk guiding block atau jalur pemandu di sejumlah halte utama. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya tersedia di seluruh titik layanan.
“Memang belum sepenuhnya semuanya mempunyai lift, dan saya harus mengatakan dengan jujur, tetapi di beberapa pemberhentian utama sekarang ini sudah ada,” kata Pramono di Jakarta, dikutip Minggu (11/10/2026).
Pramono berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas pada berbagai moda transportasi publik, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta hingga Transjabodetabek. Secara khusus, dia mengaku telah meminta agar LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.
“Dan Pemerintah DKI Jakarta sudah juga menyiapkan di halte-halte utama di Jakarta, apa yang disebut dengan guiding block agar anak-anak ini bisa, siapapun atau disabilitas ini bisa memanfaatkan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek,” ucap Pramono.
Selain fasilitas di halte dan stasiun, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan bus sekolah khusus penyandang disabilitas. Menurutnya, saat ini Jakarta memiliki 37 unit bus sekolah ramah disabilitas yang melayani 10 rute.
Berdasarkan keterangan Pramono, Jakarta memiliki 37 unit bus sekolah ramah disabilitas yang melayani 10 rute. Armada tersebut diperuntukkan bagi pelajar penyandang disabilitas agar mereka memiliki akses transportasi menuju sekolah.
Program ini sebelumnya diperkuat melalui penambahan armada pada Januari 2026. Pemprov DKI menyebut bus-bus tersebut dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk akses untuk pengguna kursi roda dan pendampingan saat naik maupun turun kendaraan.
Meski demikian, layanan bus sekolah khusus belum menjawab seluruh kebutuhan aksesibilitas masyarakat penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi publik untuk bekerja, berobat, bersekolah, atau menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, pemerataan fasilitas di halte, stasiun, dan jaringan transportasi umum masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas yang telah tersedia dapat berfungsi dengan baik serta menjangkau lebih banyak titik. Ketersediaan lift, jalur pemandu, dan dukungan petugas menjadi elemen penting agar penyandang disabilitas dapat mengakses transportasi umum dengan hambatan seminimal mungkin.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
