Peningkatan produksi beras dalam negeri membuat pemerintah menilai perluasan lahan sawah hingga jutaan hektare tidak lagi diperlukan. Rencana pembukaan 2 juta hingga 3 juta hektare sawah baru di Merauke, Papua Selatan, dan Kalimantan disebut dapat ditinggalkan setelah target swasembada beras tercapai lebih cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Investor Daily Summit (IDS) 2026 di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Hashim menjelaskan, peningkatan produksi beras menjadi salah satu faktor yang mengubah kebutuhan pemerintah terhadap perluasan lahan pertanian. Ia menyebut program Kementerian Pertanian di bawah Menteri Pertanian Amran Sulaiman berhasil mencapai target produksi lebih awal dari jadwal semula.
Menurut Hashim, capaian tersebut didukung kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk kenaikan harga pembelian gabah sekitar 50 persen dan penurunan harga pupuk urea sekitar 20 persen.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengurangi beban biaya produksi. Dengan demikian, peningkatan produksi dapat didorong melalui penguatan kegiatan pertanian yang sudah berjalan.
Hashim juga menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Tingginya persediaan membuat gudang Perum Bulog penuh sehingga diperlukan penyewaan gudang swasta untuk menampung beras.
Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia disebut telah menyepakati kontrak ekspor sekitar 500.000 ton beras ke Malaysia. Perkembangan ini menunjukkan adanya peluang penyaluran hasil produksi beras ke pasar luar negeri.
Di sisi lain, Hashim menilai peningkatan produksi pangan dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan. Rencana pembukaan jutaan hektare sawah sebelumnya memunculkan kekhawatiran terkait potensi kerusakan hutan primer.
Dia mengatakan sejumlah pihak internasional pernah menyoroti kemungkinan dampak ekspansi lahan pertanian terhadap kawasan hutan Indonesia. Karena itu, pencapaian swasembada beras dinilai dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tanpa harus mengandalkan pembukaan hutan baru.
Hashim menegaskan pertumbuhan ekonomi perlu dijalankan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
“Pemerintah Indonesia akan bertumbuh ekonominya dengan strategi berimbang. Berimbang tidak mengabaikan lingkungan hidup,” ujarnya.
Hashim turut menyoroti potensi pemanfaatan sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi yang tercatat dalam data Kementerian Kehutanan. Menurut dia, lahan tersebut berpotensi dikembangkan sebagai sumber bahan baku biofuel, termasuk untuk mendukung program biodiesel B50 hingga B100, tanpa membuka hutan primer.
Reinasya Mutiara Sringindari- Redaksi
