Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat DPR pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, pengajuan HMP merupakan bagian dari hak konstitusional anggota dewan yang diatur dalam Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Saan menjelaskan, mekanisme pengajuan hak tersebut mensyaratkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR. Dengan jumlah pengusul mencapai 120 orang, pimpinan DPR mempersilakan perwakilan anggota untuk menyampaikan usulan sesuai urutan partai politik di parlemen.
Ia menyebut salah satu alasan pengajuan HMP berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh presiden maupun wakil presiden. Namun, usulan tersebut masih harus melalui mekanisme yang berlaku di DPR.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, anggota pengusul berasal dari delapan fraksi. Rinciannya terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 anggota Gerindra, 13 anggota Golkar, 69 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.
Fraksi NasDem tercatat memiliki jumlah pengusul terbanyak dengan 69 anggota, sedangkan PAN mengajukan satu anggota.
Penggunaan HMP merupakan salah satu hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengajuan hak tersebut menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional yang perlu mengikuti ketentuan perundang-undangan sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
