Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lebih rutin meninjau langsung kondisi taman dan aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan langsung diperlukan untuk mengidentifikasi pelanggaran pemanfaatan lahan sekaligus mendorong perangkat daerah mengambil tindakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ida setelah Pramono mengunjungi Taman Hutan Kota Kepanduan di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2026). Ia mengapresiasi langkah gubernur yang turun langsung ke lapangan dan berharap kegiatan serupa dilakukan secara berkala.
Ida menilai masih terdapat taman dan lahan milik Pemprov DKI yang dimanfaatkan pihak lain tanpa izin. Kehadiran gubernur di lokasi, menurut dia, dapat memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dalam pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur terkait sidak atau kunjungannya ke wilayah-wilayah. Menurut saya, ini harus sering dilakukan karena masih banyak taman kita yang dikuasai pihak lain. Terkadang, kepala dinas tidak berani mengambil tindakan. Kalau Pak Gubernur turun langsung, saya yakin penertiban bisa berjalan karena melibatkan Satpol PP dan jajaran lainnya,” ujarnya.
Selain persoalan pemanfaatan lahan, Ida menyoroti keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal seluas sekitar 5.000 meter persegi yang ditemukan di kawasan tersebut. Sampah di lokasi itu diduga berasal dari kegiatan hotel, restoran, dan kafe (Horeka), kemudian dibuang pada malam hari oleh penyedia jasa pengangkutan sampah swasta.
Atas temuan tersebut, Ida meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meningkatkan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi dijadikan tempat pembuangan sampah tanpa izin. Ia juga mendorong kepala DLH menginstruksikan seluruh kepala suku dinas untuk aktif memantau wilayah masing-masing.
Ida menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan dibahas dalam rapat bersama DPRD. Jajaran DLH, menurut dia, perlu memiliki data dan melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pengelolaan sampah oleh pihak swasta.
“Jangan hanya di depan kami, saat rapat di Komisi D mengatakan tidak tahu sampah mereka dibuang ke mana. Ini tugas kepala dinas menginstruksikan seluruh kepala suku dinas untuk bekerja memantau,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi D DPRD DKI hingga kini belum menerima data perusahaan swasta yang mengelola sampah kawasan maupun penyedia jasa pengangkutan sampah. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan pengelolaan sampah oleh pihak swasta sesuai ketentuan dan dapat diawasi pemerintah.
Ida menegaskan, temuan TPS ilegal perlu ditindaklanjuti melalui penegakan aturan. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia pun meminta Pramono memberikan perhatian terhadap kinerja jajaran DLH agar pengawasan dan penanganan persoalan sampah berjalan lebih optimal.
“Adanya temuan TPS ilegal ini harus ditindaklanjuti dan harus kena sanksi. Saya berharap Pak Gubernur punya sikap tegas untuk mengingatkan anak buahnya di LH agar bekerja maksimal. Jangan gubernurnya lari, anak buahnya jalan di tempat,” tandasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
