Bank Dunia mencatat total utang negara-negara berkembang mencapai rekor 9,4 triliun dollar AS atau sekitar Rp 170.219 triliun pada 2025. Peningkatan tersebut turut memperbesar beban pembayaran bunga dan mempersempit ruang anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan.
Dalam laporan tahunan International Debt Report, Bank Dunia menyebutkan utang negara berkembang meningkat 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi yang tercepat dalam empat tahun terakhir, terutama akibat meningkatnya pinjaman dari sektor swasta.
Kepala Statistik Bank Dunia, Haishan Fu, menilai membaiknya akses pendanaan internasional belum memberikan keuntungan dari sisi biaya pinjaman. Negara berpenghasilan rendah dan menengah justru harus menghadapi biaya pendanaan yang semakin mahal.
“Negara berpenghasilan rendah dan menengah meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan pada akhirnya menyisakan lebih sedikit dana untuk pembangunan jangka panjang,” ujar Fu.
Tekanan tersebut paling terasa di negara-negara termiskin yang memenuhi syarat memperoleh pinjaman lunak dari Bank Dunia. Rata-rata suku bunga pinjaman baru yang mereka hadapi mencapai 8,2 persen, tertinggi sejak akhir dekade 1980-an.
Sejumlah negara bahkan mencatat tingkat bunga pinjaman lebih tinggi. Laos menghadapi suku bunga 11,5 persen, Republik Kongo sebesar 13,88 persen, sementara Kenya mencapai 9,2 persen.
Bank Dunia juga memperingatkan bahwa tingginya kewajiban pembayaran utang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah ketahanan pangan dan pemenuhan nutrisi masyarakat.
Menurut laporan tersebut, gejolak global memberikan dampak lebih berat terhadap ketersediaan pangan di negara-negara dengan beban utang tinggi. Kondisi ini berkaitan dengan menurunnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi ketika terjadi krisis.
Menanggapi persoalan tersebut, Inggris berencana mendorong inisiatif baru penanganan utang global saat memimpin G20 pada 2027. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham telah menunjuk mantan Perdana Menteri Gordon Brown untuk mengkaji reformasi tata kelola utang internasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband sebelumnya memaparkan rencana new deal bagi negara-negara dengan beban utang tinggi dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bangkok.
Usulan yang tengah dipertimbangkan mencakup optimalisasi neraca keuangan Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya untuk membeli kembali utang yang belum lunas. Langkah tersebut diharapkan dapat memperpanjang tenor pembayaran sekaligus menekan tingkat bunga pinjaman.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
