National

BI Nilai Konsumen Sistem Pembayaran RI Masih Rentan Hadapi Penipuan Digital

Bank Indonesia (BI) menilai konsumen sistem pembayaran di Indonesia masih rentan menghadapi risiko penipuan digital meski tingkat keberdayaan mereka terus meningkat.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka tersebut naik 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang tercatat sebesar 64,67 persen.

Meski mengalami peningkatan, indeks tersebut masih berada dalam kategori kritis. Artinya, konsumen belum sepenuhnya mampu melindungi diri ketika menggunakan layanan sistem pembayaran.

Filianingsih menjelaskan survei tersebut dilakukan setiap tiga tahun untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum maupun selama menggunakan layanan pembayaran.

Menurutnya, hasil survei menunjukkan masyarakat mulai lebih mampu mengenali risiko dan mempertimbangkan pilihan saat bertransaksi. Namun, masih ada aspek yang perlu diperkuat, terutama kebiasaan bertransaksi secara aman dan kesadaran memperjuangkan hak ketika mengalami masalah.

BI juga menemukan potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antara kelompok masyarakat dan wilayah. Karena itu, program edukasi dan perlindungan konsumen perlu disesuaikan dengan risiko serta kebutuhan masing-masing daerah.

Filianingsih menegaskan edukasi tidak cukup untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih. Penyelenggara layanan pembayaran dan lembaga terkait juga harus memperkuat sistem perlindungan konsumen.

“Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup,” ujarnya dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan penguatan perlindungan konsumen juga menjadi bagian dari proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Tim OECD dijadwalkan melakukan pengumpulan informasi langsung di Indonesia pada 8–11 Desember mendatang. Penilaian tersebut akan mencakup kondisi ekosistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Dicky mengatakan hasil penilaian dijadwalkan diumumkan pada November tahun depan. Ia menilai perlindungan konsumen perlu diperkuat sejak tahap perancangan produk, pelaksanaan transaksi, hingga penyelesaian pengaduan.

Menurutnya, perlindungan tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak karena transaksi digital dapat melibatkan bank, penyedia jasa pembayaran,_ payment gateway_, pedagang, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...