DPR mendorong pembentukan badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan perampasan aset dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, badan tersebut diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penggunaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sebagai alat menekan pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan.
“Ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menekan pihak di luar kekuasaan. Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Selain badan pengawas, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengelola Perampasan Aset. Lembaga ini dirancang berdiri terpisah dari institusi penegak hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Habiburokhman menjelaskan, pemisahan tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum tidak sekaligus menjadi pihak yang merampas dan mengelola aset.
Menurut dia, mekanisme pemisahan fungsi serupa telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Australia.
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
