DPR tidak memasukkan ketentuan peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, konsep tersebut menjadi salah satu materi yang menuai perdebatan dalam pembahasan undang-undang. Sejumlah pihak menyampaikan keberatan karena penerapannya dinilai dapat bersinggungan dengan prinsip HAM.
“Kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” kata Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habib menjelaskan, Komisi III DPR juga telah mempelajari penerapan konsep tersebut di sejumlah negara. Menurut dia, terdapat negara yang tidak menerapkan atau menolak ketentuan illicit enrichment.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang disebut menganggap konsep tersebut bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Inggris juga tidak menerapkannya, sementara penerapan konsep serupa di Jerman disebut mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, Habib menyebut UU Perampasan Aset disusun sebagai undang-undang yang bersifat formil, bukan materiil. Karena itu, menurutnya, aturan tersebut tidak harus memuat norma-norma penghukuman.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mendorong agar ketentuan illicit enrichment dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset. ICW menilai aturan tersebut diperlukan untuk menindak pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan pendapatan dan tidak dapat menjelaskan asal-usul hartanya.
Kepala Divisi atau Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan, kekayaan tidak wajar dapat menjadi indikasi adanya hasil tindak pidana, seperti suap atau gratifikasi.
ICW juga menyoroti keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat digunakan untuk mengukur kekayaan pejabat publik. Menurut ICW, pelaporan tersebut tidak seharusnya hanya menjadi formalitas administratif.
DPR akhirnya tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset yang disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
