National

DPR Usulkan Revisi UU SPPA Masuk Prolegnas Prioritas 2027

Badan Legislasi DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Anggota Baleg DPR Nasir Djamil menilai pembaruan aturan diperlukan untuk merespons perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Namun, perubahan regulasi tetap harus menjaga prinsip perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Nasir, tindak pidana yang dilakukan anak maupun kejahatan yang menimpa anak telah mengalami perkembangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meski mendorong pembaruan aturan, Nasir menegaskan anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus mendapatkan perlakuan khusus. Mereka tidak seharusnya diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana dewasa dalam proses peradilan.

Dukungan terhadap revisi UU SPPA juga disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia. Ia mengusulkan agar pembahasan perubahan undang-undang tersebut dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Doli mengatakan usulan revisi dapat diajukan melalui Baleg, fraksi, maupun anggota DPR. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memasukkan revisi UU SPPA ke dalam daftar prioritas legislasi tahun depan.

Ia juga menyebut revisi UU SPPA dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meski demikian, belum ada rincian mengenai pasal-pasal yang akan diubah dalam revisi tersebut. Mekanisme pembahasan, baik melalui jalur cepat maupun prosedur reguler, juga dapat ditentukan kemudian.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...