Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dengan total sekitar Rp11,8 miliar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor perusahaan yang dikelola oleh Arif Kurniawan.
“Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (10/11).
Enam lokasi tersebut meliputi kantor PT ANI di Kendari dan lokasi tambangnya di Konawe Utara. Penyidik juga menggeledah kantor PT KAA di Konawe Utara serta kantor PT AMI di Kendari.
Dua lokasi lainnya berada di Kabupaten Buton Tengah, yakni kantor PT AMI dan PT AMID. Keenam perusahaan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan.
Selain kantor perusahaan, penyidik turut menggeledah sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park.
Dua kantor PT DDR di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, juga menjadi sasaran penggeledahan.
Dari kegiatan tersebut, Kejagung menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Uang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi. Perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan nikel ilegal meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir sejak 2014.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025 yang dikelola oleh Arif Kurniawan.
PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
