Kelompok hak asasi manusia (HAM) Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat AS dalam kejahatan Israel di Jalur Gaza, Palestina.
TAAG menilai Trump, Rubio, dan sejumlah pejabat senior AS terlibat dalam tindakan Israel di Gaza. Kelompok tersebut telah mengajukan permohonan kepada ICC agar lembaga itu menyelidiki dugaan dukungan pemerintah AS terhadap genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam pengajuannya, TAAG turut menyerahkan sejumlah bukti, antara lain pernyataan tertulis di bawah sumpah dari dokter yang bekerja di Gaza, kesaksian saksi mata, keterangan pelapor, rekaman video, serta dokumen terkait dukungan militer, keuangan, diplomatik, dan politik AS kepada Israel.
Pelapor Khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese turut menyoroti pentingnya penggunaan hukum internasional dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
“Hukum internasional tetap menjadi instrumen damai terakhir yang kita miliki untuk menghadapi ketidakadilan dan membuka jalan ke depan,” kata Albanese, seperti dikutip Anadolu Agency, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, pengajuan TAAG tidak serta-merta membuat ICC membuka penyelidikan atau menerbitkan surat perintah penangkapan. Jaksa ICC harus terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap pengajuan dan bukti yang disampaikan.
Proses tersebut juga menghadapi tantangan karena AS bukan negara anggota ICC dan tidak menandatangani Statuta Roma. Pemerintahan Trump selama ini menentang yurisdiksi ICC serta menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim dan jaksa lembaga tersebut.
Pada Juli 2026, Rubio bahkan menyatakan AS akan membubarkan ICC secara bertahap jika diperlukan.
Sebelumnya, ICC pada November 2024 menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan terkait konflik di Gaza. Namun, hingga kini keduanya belum ditangkap.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
