Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pusat pelatihan dan jejaring perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pusat pelatihan disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK), Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dalam rangkaian Pekan Inklusi, Kamis (19/11/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pusat pelatihan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027. Saat ini, Kemnaker tengah merenovasi gedung dua lantai yang berada di bagian belakang kompleks BPKK.
Dalam proses renovasi dan pengadaan fasilitas, Kemnaker mendapat dukungan dari dua perusahaan swasta, yakni Indosat dan PT IWIP.
Yassierli menjelaskan, durasi pelatihan akan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang dipelajari. Pelatihan teknologi informasi (IT), misalnya, berlangsung sekitar empat hingga lima hari. Sementara itu, pelatihan dengan materi lebih mendalam dapat berlangsung hingga dua minggu atau maksimal satu bulan.
Selain memberikan pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan jejaring dengan perusahaan untuk membantu penempatan peserta ke dunia kerja. Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan sebenarnya berminat merekrut pekerja disabilitas, tetapi masih kesulitan menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Di sinilah peran dari Kemnaker, untuk memberikan pilihan-pilihan, pelatihan sebelum mereka ditempatkan,” kata Yassierli.
Ia menegaskan, penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan bekerja berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, bukan semata-mata karena rasa iba.
“Kami ingin mereka itu hadir di perusahaan, mereka diterima di perusahaan itu karena memang mereka itu punya skill, bukan karena dikasihani,” ujarnya.
Yassierli mengakui, proses perekrutan pekerja disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan. Perusahaan membutuhkan dukungan untuk menemukan kandidat, memahami kebutuhan akomodasi, serta menyiapkan lingkungan kerja yang sesuai.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemnaker berupaya memperbarui kurikulum pelatihan dan memperkuat kolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas serta komunitas disabilitas.
Pemerintah juga mendorong perusahaan memenuhi ketentuan kuota minimal 1 persen pekerja penyandang disabilitas. Melalui pengembangan pusat pelatihan dan kerja sama dengan perusahaan, Kemnaker berharap semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi dan memasuki dunia kerja.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
