National

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat. Tahap tersebut akan menentukan persetujuan akhir RUU untuk menjadi undang-undang.

Rapat juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU telah rampung setelah Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

DIM tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Pembahasan dilakukan untuk memastikan rumusan antarpasal tidak saling bertentangan maupun menimbulkan perbedaan penafsiran.

RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Setelah mendapat persetujuan tingkat I, jadwal rapat paripurna akan ditentukan melalui mekanisme Badan Musyawarah DPR.

Fito Wahyu Mahendra – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...