Korea Utara mengubah ketentuan resmi rasio bendera nasional untuk pertama kalinya sejak negara tersebut berdiri pada 1948. Perubahan itu tercantum dalam Pasal 166 konstitusi yang telah direvisi dan dipublikasikan melalui situs Naenara pada Jumat (13/11/2026).
Dalam aturan terbaru, rasio tinggi dan lebar bendera berubah dari 1:2 menjadi 1:1,65. Perubahan tersebut membuat bendera Korea Utara lebih pendek secara horizontal, tetapi tidak mengubah desain maupun unsur warna yang selama ini digunakan.
Bendera Korea Utara tetap memiliki bidang merah lebar di bagian tengah, garis putih dan biru di bagian atas serta bawah, serta bintang merah berujung lima di dalam lingkaran putih.
Pemerintah Korea Utara menjelaskan bahwa bidang merah melambangkan darah para pejuang revolusi yang melawan penjajahan Jepang. Sementara itu, lingkaran dan garis putih menggambarkan kesetiaan rakyat kepada Partai Pekerja Korea dan pemimpin negara.
Adapun garis biru melambangkan semangat kemerdekaan dari imperialisme, perdamaian dunia, persahabatan, serta kedaulatan nasional.
Perubahan rasio bendera tersebut berlangsung di tengah upaya pemimpin Korea Utara Kim Jong Un membangun identitas nasional yang berbeda dari Korea Selatan. Kebijakan ini sejalan dengan doktrin dua negara yang bermusuhan, yang menempatkan kedua Korea sebagai negara terpisah.
Pada 2024, Korea Utara juga mengubah lirik lagu kebangsaannya. Istilah samcholli, yang secara tradisional merujuk pada seluruh Semenanjung Korea, diganti dengan i sesang yang berarti dunia ini.
Selain itu, pemerintah Korea Utara menghapus ketentuan mengenai reunifikasi dari konstitusi dalam revisi pada 2026. Langkah tersebut memperkuat kebijakan Kim yang tidak lagi menempatkan penyatuan kembali kedua Korea sebagai tujuan hubungan antarnegara.
Profesor Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul, menilai perubahan rasio bendera mencerminkan upaya pemerintah mempertahankan warisan pemimpin terdahulu sekaligus membentuk identitas politik baru pada era Kim Jong Un.
Menurut Lim, perubahan tersebut juga menjadi bagian dari pelembagaan doktrin dua negara yang bermusuhan melalui konstitusi dan simbol nasional.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
