Partai NasDem menolak wacana penambahan jumlah wakil presiden menjadi maksimal tiga orang karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mempertanyakan urgensi di balik usulan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin tersebut. Menurut dia, penambahan jumlah wakil presiden juga membutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Wapres lebih dari satu berarti harus mengubah UUD. Urgensi dan latar belakangnya kita juga tidak paham. Ini tujuannya apa? Efektivitas pengawasan kah, atau apa?” kata Hermawi dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (22/11/2026).
Hermawi menilai jabatan wakil presiden secara konsep ketatanegaraan memang diperuntukkan bagi satu orang yang mendampingi presiden. Karena itu, ia menganggap wacana penambahan jumlah wakil presiden tidak relevan dengan dinamika pemerintahan saat ini.
“Namanya wakil presiden, presidennya sendiri, jadi wakilnya ya sendiri. Menurut kami usul itu kurang relevan dengan tuntutan dinamika saat ini. Jadi ndak perlu didiskusikan lebih lanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, Sultan mengusulkan maksimal tiga wakil presiden yang masing-masing berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Gagasan tersebut berangkat dari pandangannya terhadap kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta persoalan daerah yang beragam.
Sultan menilai pembagian wilayah kerja tersebut dapat menjadi salah satu gagasan untuk memperkuat keterwakilan daerah dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Meski demikian, ia menegaskan pemikiran itu telah disampaikan sejak 2019 dan bukan usulan untuk diterapkan saat ini.
Ia menyebut gagasan tersebut hanya dimaksudkan sebagai bahan diskusi terbuka bagi para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat.
Penolakan juga datang dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. Ia menilai penambahan jumlah wakil presiden tidak memiliki urgensi dan berpotensi menambah beban anggaran negara serta memperumit birokrasi.
Abdullah mengingatkan bahwa Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 mengatur presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sementara itu, Pasal 6A Ayat (1) mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Selain persoalan konstitusi, Abdullah menyoroti konsekuensi anggaran yang harus ditanggung negara, mulai dari belanja pegawai, fasilitas, staf pendukung, pengamanan, hingga biaya operasional. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
Di tengah perdebatan tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden masih berjalan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon pengganti kepada MPR pada 25 November 2026.
MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti pada 9 Desember 2026.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
