Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, 11 perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Pemerintah tengah menindaklanjuti rekomendasi pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Nusron menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Rekomendasi pencabutan HGU tersebut diterima Kementerian ATR/BPN dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Berdasarkan penelusuran pemilik manfaat atau beneficial owner, sejumlah perusahaan diketahui memiliki investor maupun pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya berasal dari dalam negeri.
Pemerintah membagi 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kelompok berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut perizinannya.
Pada kelompok pertama, pemerintah akan mencabut seluruh HGU tiga perusahaan, yakni PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang mencapai lebih dari 50 persen, kejadian yang berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Ketiga perusahaan itu juga dinilai melanggar ketentuan dalam surat keputusan pemberian HGU.
Kelompok kedua mencakup perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan lahan seluas 2.300 hektare akan diambil alih negara.
Sementara itu, tiga perusahaan dalam kelompok ketiga telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Pemerintah memastikan HGU tidak akan diterbitkan dan akan mengevaluasi IUP perusahaan tersebut bersama kementerian serta pemerintah daerah terkait.
Pada kelompok keempat, pencabutan HGU hanya dilakukan sebagian terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare. Tingkat kebakaran di wilayah perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.
Adapun tiga perusahaan lainnya, yaitu PT STP, PT API, dan PT JMS, masih menjalani pendalaman. Pemerintah sedang melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan apakah pencabutan izin dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Setelah proses pemeriksaan selesai, pemerintah akan menyusun keputusan pencabutan HGU dan mengumumkannya kepada publik.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
