Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Ibu Kota.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda Pembangunan Keluarga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membacakan pidato Gubernur dalam rapat tersebut.
Rano mengatakan, keluarga menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai kehidupan. Peran tersebut membuat keluarga menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Ia menilai perubahan kehidupan masyarakat seiring transformasi Jakarta menjadi kota global perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan keluarga. Karena itu, pembangunan keluarga perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Melalui Raperda tersebut, Pemprov DKI berupaya menyatukan kebijakan pembangunan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Pemprov DKI berharap regulasi tersebut dapat mendukung terwujudnya keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.
Dalam rapat paripurna itu, Rano turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta atas persetujuan serta masukan selama proses pembahasan. Menurutnya, rekomendasi DPRD akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aturan tersebut.
Pemprov DKI berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus berjalan agar kebijakan pembangunan keluarga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
