Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih harus menunggu kepastian terkait rencana perubahan status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemerintah daerah belum dapat menentukan langkah karena masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Pemprov Jakarta akan mengkaji kebijakan tersebut setelah memperoleh kepastian aturan.
“Untuk PPPK, nanti kami kaji, karena belum (final), keputusannya tentunya kami masih menunggu secara final,” kata Pramono, Selasa (10/11/2026).
Pramono juga belum merinci jumlah pegawai maupun profesi yang berpotensi mengalami perubahan status di lingkungan Pemprov Jakarta.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026).
Kebijakan yang sebelumnya hanya mencakup guru PPPK paruh waktu itu kemudian diperluas untuk sejumlah profesi lain. Cakupannya antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Di sisi lain, ratusan anggota Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka meminta pemerintah melakukan pengangkatan secara serentak pada 2027, bukan bertahap.
Massa juga mendesak penerbitan regulasi yang menjamin kepastian perubahan status seluruh PPPK paruh waktu, khususnya tenaga teknis, tanpa diskriminasi.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
