Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Ahmad Khozin, memastikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan dilanjutkan. Keputusan tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Khozin menjelaskan, pengunduran diri Gibran membuat agenda HMP tidak lagi relevan untuk diteruskan. Menurutnya, pembahasan hak menyatakan pendapat sebelumnya ditujukan untuk memproses usulan pemakzulan terhadap Gibran.
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?,” kata Khozin kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Kamis (12/11/2026).
Ia menyebut, setelah agenda HMP dipastikan batal, proses selanjutnya terkait pengisian jabatan wakil presiden akan menjadi kewenangan MPR.
Khozin mengatakan, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti. Pemilihan dilakukan dari dua nama calon yang diajukan oleh presiden.
“MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden,” ujarnya.
Khozin juga mengonfirmasi bahwa Gibran telah datang langsung ke MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan lembaga tersebut.
“Tadi kita sudah ketahui bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sudah hadir secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR,” lanjutnya.
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemakzulan Gibran. Namun, penyerahan surat pengunduran diri tersebut membuat agenda itu tidak dilanjutkan dan proses selanjutnya beralih pada mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui MPR.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
