Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan jadwal tersebut telah disiapkan. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang etik tersebut.
“Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ujar Isir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Selain Listyo Sigit, Polri juga memproses sejumlah perwira tinggi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Pada Selasa ini, Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso. Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 10 November 2026.
Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.
Isir mengatakan Polri tetap menghormati kondisi kesehatan Slamet dan tidak akan memaksakan pelaksanaan sidang selama yang bersangkutan belum memungkinkan untuk mengikutinya.
Kasus dugaan penyadapan ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso. Mereka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
