Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebutuhan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027.
Anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan dan Rp9 triliun sisa anggaran 2026 yang belum tersalurkan kepada kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut Tito, Presiden menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan anggaran tersebut.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke K/L karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito dalam keterangan pers seusai rapat.
Tito menjelaskan, anggaran tersebut tidak diberikan langsung kepadanya, tetapi dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana. Salah satu instansi yang akan menerima alokasi terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek pemulihan, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar hingga dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan sekaligus memulai proses lelang dini.
Dengan demikian, pekerjaan pemulihan di lapangan diharapkan dapat berjalan mulai Januari atau paling lambat Februari 2027.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi,” ujarnya.
Rencana Pemulihan Bencana Sumatra hingga 2028
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama periode 2026-2028.
Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta rumah. Pemulihan juga mencakup sektor pertanian dan pertambakan.
Pelaksanaan program utama melibatkan 23 kementerian dan lembaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Anggaran tersebut direncanakan sebesar Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Selain itu, terdapat 10 kementerian dan lembaga pendukung dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp575,4 miliar untuk periode yang sama.
Untuk pelaksanaan pada 2026, Tito menyebut dari sekitar Rp39,1 triliun kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga pusat yang diajukan, sebanyak Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana sekitar Rp1,4 triliun.
Realisasi Anggaran Daerah Belum Merata
Meski demikian, Tito menyoroti realisasi penggunaan tambahan TKD yang masih berbeda-beda di setiap daerah.
Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat sebesar 54 persen. Namun, terdapat daerah yang baru menggunakan 5 persen dari anggaran tersebut.
Di Sumatra Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan. Sementara itu, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatatkan realisasi nol persen.
Adapun di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD, sedangkan Kabupaten Bireuen belum mencatatkan realisasi.
Tito meminta pemerintah daerah memastikan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk penanganan bencana, bukan dialihkan untuk kebutuhan lain atau dibiarkan menjadi sisa anggaran.
Di sisi lain, Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi di wilayah terdampak sejak April hingga Oktober 2026.
Bencana tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki bahkan kembali mengalami kerusakan akibat banjir susulan.
“Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja,” tegas Tito.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
