Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa program prioritas pemerintahannya sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Prabowo, program-programnya sederhana karena merupakan bentuk dari tujuan yang ingin dicapai SDGs, yakni mengakhiri kemiskinan serta mengurangi kesenjangan.
“Saudara-saudara, waktu saya maju yang terakhir dan saya menerima mandat dari rakyat, program saya sebetulnya sangat sederhana. Program saya saya dasarkan pada SDGs dari PBBm, United Nations. Ada 17 (tujuan) SDGs,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat (11/11).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung peran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menjadi salah satu ketua bersama atau co-chair Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 pada 2012. Panel tersebut berperan dalam merumuskan agenda pembangunan global yang menjadi salah satu landasan lahirnya SDGs.
Saat ini, pelaksanaan SDGs dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
“Ini kehormatan besar dan mereka hasilkan 17 SDGs. Yang pertama no poverty (hilangkan kemiskinan), yang kedua zero hunger (hilangkan kelaparan),” ucap dia.
Presiden mengatakan ada pihak yang meragukan tujuan tersebut bisa dicapai. Namun, Prabowo optimistis karena melihat banyak negara bisa melakukannya.
Ketika mulai memimpin RI, Prabowo pun melihat selama ini banyak kebocoran anggaran negara.
“Beberapa negara membuktikan mereka berhasil, dan setelah kita lihat angka-angka bangsa kita ternyata kita banyak kebocoran,” ujar Prabowo.
“Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor,” tambahnya.
Ia juga mendapat laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa sepertiga APBN merupakan belanja barang dan jasa. Sementara dari pembelanjaan barang ini 40 persen hangus.
“Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu adalah berapa hampir USD 30 miliar. Hangus USD 30 miliar,” katanya.
Prabowo pun melihat kebocoran yang terjadi sebagai celah untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola. Ia berharap kelak pemerintahan bisa berjalan lebih efisien, sehingga tak ada lagi pemborosan anggaran yang tak perlu.
“Ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Ini adalah masalah manajemen,” ucap dia.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
