Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui penertiban tujuh rumah permanen tanpa izin yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
Pemprov DKI akan lebih dahulu melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada pihak yang mendirikan bangunan tersebut. Jika peringatan tidak diindahkan, penertiban akan dilakukan.
“Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan,” ujar Pramono seusai rapat terbatas di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).
Pramono mengatakan, keberadaan tujuh rumah permanen itu mengganggu pemanfaatan aset milik Dispora DKI. Seluruh bangunan diketahui didirikan tanpa izin yang semestinya.
“Tanpa izin sama sekali, membangun unit, tujuh rumah permanen lah, cukup lumayan sebenarnya, dan saya setuju untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan tujuh rumah itu menggunakan satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, Pemprov DKI telah memutuskan untuk mencabut PBG tersebut.
“Tetapi kita sudah putuskan dicabut. Jadi mereka tidak punya izin untuk itu dan kita akan segera mengambil tindakan,” tegas Pramono.
Sementara itu, Camat Kramat Jati Kamal mengatakan, tujuh rumah tersebut berada di Jalan Baru Ampar. Bangunan itu berdiri di atas lahan milik Dispora DKI yang dikuasai pengembang dalam bentuk klaster perumahan.
Menurut Kamal, tidak seluruh lahan telah dibangun. Sebagian area masih berupa lahan kosong dan empang.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
