Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap menerapkan pemungutan pajak terhadap pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce, meskipun tarifnya relatif kecil. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang setara antara pedagang daring dan pelaku usaha konvensional.
Suahasil menjelaskan, pedagang yang menjalankan usaha melalui saluran perdagangan berbeda semestinya memperoleh perlakuan perpajakan yang setara. Karena itu, pemerintah menerapkan pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) domestik.
“Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini, meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengonsolidasikan data penerimaan pajak dari perdagangan daring dalam negeri pada November 2026. Hasil pengumpulan data pelaporan dan pembayaran pajak tersebut akan diumumkan pada Desember 2026.
“Ada PMSE yang kemarin muncul sebagai kebijakan baru, itu mulai terkonsolidasi pada bulan November ini, angkanya akan dilaporkan bulan depan,” kata Suahasil.
Pemungutan pajak terhadap pedagang online diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Aturan tersebut menetapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui marketplace yang ditunjuk pemerintah.
Dalam mekanisme tersebut, marketplace bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh atas penghasilan pedagang. Empat platform yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.
Kebijakan ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran PPh yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang. Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tidak dikenai pemungutan tersebut selama memenuhi persyaratan, termasuk menyampaikan surat pernyataan.
Suahasil juga menjelaskan bahwa pemungutan pajak terhadap pedagang marketplace dalam negeri berbeda dengan pajak transaksi digital lintas negara yang telah lebih dahulu berjalan.
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital lintas negara tercatat mencapai Rp 14 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai layanan digital, termasuk layanan berlangganan video streaming.
Dengan demikian, pemerintah menerapkan mekanisme perpajakan untuk aktivitas perdagangan digital domestik sekaligus transaksi layanan digital dari luar negeri.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
