Rencana pemerintah Jepang mengadakan kapal selam bertenaga nuklir memicu kekhawatiran kelompok masyarakat sipil karena dinilai dapat menggeser komitmen negara tersebut terhadap pelucutan senjata nuklir.
Kekhawatiran itu disampaikan melalui petisi yang memuat 47 ribu tanda tangan dan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Jepang pada Sabtu (21/11).
Dilansir dari Xinhua, petisi tersebut digagas sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Citizens Nuclear Information Center. Pengumpulan tanda tangan dilakukan selama sekitar satu bulan.
Para penggagas menilai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bertentangan dengan tanggung jawab Jepang dalam mendorong pelucutan senjata nuklir. Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom.
Mereka juga memperingatkan bahwa pembahasan pengadaan kapal selam tersebut dapat mengubah secara mendasar status Jepang sebagai negara non-senjata nuklir.
Perdebatan mengenai kebijakan nuklir Jepang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi berulang kali menyatakan pemerintah tidak akan menutup kemungkinan apa pun dalam pembahasan dan kajian pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menggelar diskusi konkret dan realistis mengenai kemungkinan Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
Di sisi lain, media Jepang melaporkan pemerintah tengah mempertimbangkan pengecualian terhadap Tiga Prinsip Non-Nuklir. Langkah tersebut berpotensi memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke Jepang dalam situasi darurat.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
